Kabar buruk bagi ribuan supir Ojek, uber, maupun pelanggan setia-nya, karena menurut surat edaran terbaru yang dikeluarkan Kementerian perhubungan, Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015, yang ditandatangani langsung oleh menteri perhubungan Ignasius Jonan, tanggal 9 November 2015.

pengoperasian ojek dan taksi seperti Uber tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

“Ketentuan angkutan umum adalah minimal harus beroda tiga, berbadan hukum, dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum,”

Read the rest of this entry →